APBN 2025: Defisit, Pembiayaan, Belanja, dan Pendapatan Negara
JAKARTA – Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit hingga Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Februari 2025. Meskipun terjadi defisit, angka ini masih dalam target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam desain APBN.
1. Defisit APBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit APBN yang tercatat pada Februari 2025, sebesar 0,13%, tetap berada di dalam batas yang ditargetkan oleh desain APBN. Defisit ini setara dengan Rp31,2 triliun, yang merupakan 0,13% dari PDB Indonesia, yang diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun pada tahun 2025.
Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 dirancang dengan target defisit lebih besar, yaitu 2,53% dari PDB, atau sekitar Rp616,2 triliun. Dengan demikian, meskipun defisit tercatat pada angka yang lebih kecil pada Februari, kebijakan anggaran pemerintah masih berjalan sesuai dengan rencana.
“Defisit 0,13% masih dalam batas yang dapat diterima dan dalam target desain APBN, yang mencapai 2,53% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).
2. Pembiayaan dari APBN
Sampai dengan akhir Februari 2025, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun, atau sekitar 35,7% dari target pembiayaan yang direncanakan dalam APBN 2025. Pembiayaan yang besar pada awal tahun ini menunjukkan adanya perencanaan yang bersifat front-loading, yaitu penerbitan surat utang atau instrumen pembiayaan dilakukan di awal tahun dengan jumlah yang lebih besar.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerbitan pembiayaan yang cukup besar pada awal tahun adalah bagian dari strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan belanja negara dapat dilakukan secara optimal sepanjang tahun.
3. Belanja Negara
Untuk belanja negara, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga akhir Februari 2025, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp348,1 triliun, yang setara dengan 9,6% dari total pagu anggaran negara yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Belanja negara ini digunakan untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. Pendapatan Negara
Pendapatan negara pada Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, yang terdiri dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Angka ini setara dengan 10,5% dari target pendapatan negara yang sebesar Rp3.005,1 triliun pada tahun 2025. Pendapatan negara ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perpajakan dan penerimaan negara lainnya.
Keseimbangan Primer dan Transfer ke Daerah
Meskipun defisit tercatat sebesar Rp31,2 triliun, Sri Mulyani menegaskan bahwa keseimbangan primer tetap berada di angka positif sebesar Rp48,1 triliun. Keseimbangan primer ini mencerminkan kondisi fiskal yang sehat, yang memungkinkan pemerintah untuk terus melaksanakan program-program pembangunan tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri secara berlebihan.
Selain itu, transfer ke daerah, yang menjadi bagian penting dari desentralisasi fiskal Indonesia, telah mencapai Rp136,6 triliun atau 14,9% dari target APBN sebesar Rp919,9 triliun. Transfer ini digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
